Pemprov Bali Raih Predikat Tertinggi dalam Penghargaan Tata Kelola SPK Tahun 2023
Jakarta – Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan Tata Kelola SPK Tahun 2023 tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, (15/11) bertempat di Assembly Hall 1 & 2, Jakarta Convention Center (JCC), DKI Jakarta.
Dalam Penyerahan Penghargaan Tata Kelola SPK, Pemerintah Provinsi Bali menerima penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 atas capaian Indeks maturitas tata kelola SPK Level 3. Penghargaan diserahkan Kepala BSN, Kukuh S. Ahmad kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya.
Kabiro Organ Provinsi Bali, ketut Nayaka mengatakan Penyerahan Tata Kelola SPK bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Infrastruktur Mutu Nasional dalam mencapai peningkatan daya saing dan perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan, pelestarian lingkungan hidup serta perluasan akses pasar. “ Tiga level maturitas penerapan SPK terdiri dari perencanaan (level 1), perencanaan dan pelaksanaan (level 2), serta perencanaan, pelaksanaan dan perbaikan berkelanjutan (level 3),” kata Nayaka.
Menurutnya pula, dari evaluasi penerapan, Pemprov Bali mencapai Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Level 3 Tahun 2023, dimana level ini merupakan yang tertinggi untuk tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).
Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan Tata Kelola SPK dirangkaikan dengan kegiatan Pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) yang mengangkat tema Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi berkelanjutan. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad mengatakan BMN 2023 menjadi sebuah momentum bagi seluruh stakeholder, untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. “ Melalui pemantapan infrastruktur mutu seperti, standardisasi dan penilaian kesesuaian (akreditasi, sertifikasi, inspeksi) dan ketertelusuran pengukuran,” ujar Kukuh,
Sementara itu tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” dipilih untuk menjawab tantangan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dituntut, bukan hanya mengejar keuntungan (profit), tetapi turut menjaga kelestarian lingkungan (planet) dan berdampak pada kehidupan masyarakat (people).
Rangkaian BMN tahun 2023 dilakukan tanggal 15-16 November 2023 dan diikuti oleh 2 ribu peserta dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, instansi swasta, pelaku usaha, asosiasi dan akademisi seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan BMN antara lain Seminar Nasional, Temu Pengelola SNI Corner, Talk Show UMKM, Pameran Produk ber-SNI, Konferensi Mutu, Lokakarya UMKM, Seminar RIA, dan puncaknya adalah Penghargaan SNI Award 2023.
BMN mendapat dukungan dari perusahaan nasional dan multinasional penerap SNI, yakni PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT. Mutu Agung Lestari, Tbk, serta PT. Anindya Wiraputra Konsult.