<\/p>\n\n\n\n
Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra tekankan seluruh birokrasi Pemprov Bali harus bergerak cepat, harus menggunakan media digital untuk sarana pekerjaan. \u201cPemprov Bali memang telah memulai sebelum pandemic COvid-19 ini untuk sistem digital, namun momentum ini harus bisa kita manfaatkan untuk bergerak lebih cepat menuju birokrasi yang digital,\u201d demikian ditekankannya saat memimpin apel disiplin secara virtual kepada ASN Pemprov Bali, Senin (6\/7).
Dengan penggunaan sistem digital kali ini, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diubah menurut birokrat asal Buleleng tersebut. \u201cSarana prasarana digitalisasi harus ditingkatkan, baik di kantor maupun untuk para pegawai. Intensifkan bekerja dari rumah dengan menggunakan media digital,\u201d tekannya kepada seluruh pejabat Pemprov Bali dari eselon II hingga eselon IV. Ia juga menekankan dengan penggunaan birokrasi digital, maka ada beberapa anggaran yang harus dikurang seperti pengadaan ATK ataupun biaya konsumsi rapat. \u201cItu dialihkan untuk pemenuhan sarana prasarana digital,\u201d imbuhnya.
Dengan ini, ia melanjutkan, maka anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) akan ditingkatkan untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut. Ia menekankan jika Diskominfos harus menjadi leader dalam pemenuhan sarana digitalisasi ini. \u201cAnggaran di Diskominfos kita tingkatkan, pejabat di sana harus secepatnya memenuhi sarana itu, OPD anda harus menjadi leader untuk OPD yang lain,\u201d tegasnya.
Lebih lanjut,ia mengapresiasi langkah Pemprov karena sudah memulai sistem digitalisasi sebelum pandemic Covid-19 ini. \u201cKita sudah memulai dengan surat menyurat secara elektronik dengan tanda tangan elektronik juga,\u201d jelasnya. Untuk itu ia meminta agar ke depan sistem digital dikembangkan lagi untuk semua lini birokrasi. \u201cSitem pelaporan secara digital juga sudah dilakukan oleh Bapenda, Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ter-install di tab saya. Saya harap opd lain bisa mengikuti,\u201d tegasnya. Ke depan, Sekda Dewa Indra harap sudah tidak ada lagi laporan berjilid-jilid yang disetor ke Sekda atau Gubernur, semua harus memakai aplikasi agar cepat dan efisien. \u201cMau cetak laporan cukup satu saja, untuk SPJ selebihnya gunakan aplikasi,\u201d tegasnya.
Apalagi, ia menambahkan minggu ini Bappeda dan BPKAD akan susun RAPBD tahun 2021, sesuai dengan Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekda Dewa Indra juga berharap agar anggaran ke depan sudah sesuai dengan semangat digitalisasi. \u201cSaya minta semua kepala OPD menyesuaikan diri, semua harus siap berubah. Karena untuk bertahan diperlukan adaptasi menuju perubahan,\u201d jelasnya.
Dari keseluruhan rencana pengintensifan digitalisasi ini, Sekda Dewa Indra mengatakan bertujuan agar mencegah penyebaran virus Covid-19 di klaster birokrasi. Apalagi saat ini sudah ada pegawai di beberpa OPD yang sudah terjangkit. \u201cMeskipun terjangkit di luar kantor, namun bisa menginfeksi rekan-rekannya di kantor. Untuk itu saya sudah wanti-wanti dari sebelum tanggal 5 Juni ketika perkantoran buka, terapkan protokol kesehatan di kantor, atur sistem kerja pegawai serta jaga kontak fisik,\u201d jelasnya seraya berharap ke depan tidak ada penambahan kasus baru lagi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra tekankan seluruh birokrasi Pemprov Bali harus…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3200,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-3199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n