<\/p>\n\n\n\n
Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana dan Kepala Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Rinaldy didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama\u00a0 Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (4\/3).<\/p>\n\n\n\n
Dalam kesempatan\ntersebut, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas penandatangan perjanjian\nsebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan E-government menuju Bali Smart\nIsland. \u201c Pemprov Bali memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan dan\nmewujudkan modernisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali dan meninggalkan\npola konvensional yang terkesan berbelit \u2013belit dan lelet,\u201d tandasnya. <\/p>\n\n\n\n
Dijelaskannya\nlagi, Ekosistem menuju modernisasi birokrasi sudah dibangun, namun dalam operasionalnya memerlukan perjanjian\nkerjasama terlebih dahulu dengan Badan Siber dan Sandi Negara mengingat banyak\ndokumen resmi dari pemerintah yang harus dijaga keamanannya, untuk itu harus ada proteksi keamanan terlebih ada tanda tangan barcode para pejabat sehingga tidak disalah gunakan. \u201c Penerapan sistem pemerintahan berbasis\nelektronik, Pemprov Bali dari segi\ninfrastruktur sudah dibangun dan SDM juga sudah mulai dilatih sehingga setelah penandatangann ini operasionalnya\nsiap untuk dimulai. Dengan demikian modernisasi birokrasi di Lingkungan Pemprov\nBali dan unsur vertikal lainnya bisa dimulai dan bersama sama membangun\nkomitmen dan sistem yang kuat dalam mewujudkan E-governmnet menuju Bali smart\nisland,\u201d urai birokrat asal Pemaron, Buleleng ini. <\/p>\n\n\n\n
Sementara itu Kepala \nBiro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso menjelaskan\nKerjasama Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemprov Bali ini merupakan sebuah\nterobosan dalam penyediaan sertifikasi elektronik dari Aparatur Sipil Negara\nkepada masyarakat dalam upaya meningkatkan \ndan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. \u201c Sistem Pemerintahan\nBerbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat\nterwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat bagi\nmasyarakat. Kehadiran dan penerapan dari\nSPBE dalam birokrasi telah terbukti berdampak positif pada efisiensi dalam\npenyelenggaran pemerintah, sebagai contoh para pejabat dapat menggunakan tanda\ntangan barcode yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terikat\nruang dan waktu,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Pemprov Bali disebutkannya\nmerupakan Provinsi ke 18 yang menerapkan SPBE , untuk itu pihaknya berharap\nagar diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkrit sehingga dapat\nberjalan baik dalam upaya meningkatkan layanan \nkepada masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
Penandatanganan\nPerjanjian Kerja Sama Pemanfaatan\nSerifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi\ndan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada ini turut dihadiri oleh Kepala\nOPD di lingkungan Pemprov Bali serta pimpinan unsur vertikal di lingkungan Pemprov\nBali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2511,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-2510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n