<\/p>\n\n\n\n
Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi tuan rumah dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi serta Ramah Tamah dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggota DPR RI, DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, NTB, NTT, di Gedung Kerta Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (3\/3) malam.<\/p>\n\n\n\n
Dalam\npaparannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Provinsi Bali dibentuk\nberdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah\nTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; yang masih\nberdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam\nbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). \u201c Undang-undang ini sudah\nkurang sesuai dengan kondisi saat ini, karena yang berlaku adalah Undang-Undang\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan\nRepublik Indonesia (NKRI),\u201d jelas Gubernur Koster.<\/p>\n\n\n\n
Dalam\nUndang-undang ini, Bali, NTB, dan NTT merupakan negara bagian bernama Sunda\nKecil sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu,\nUndang-undang ini hanya bersifat administratif, tidak memberi kerangka hukum\npembangunan Bali secara utuh sesuai potensi dan karakteristik, sehingga kurang\nmampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.Tujuan\ndari RUU ini agar pembangunan di provinsi Bali dapat diselenggarakan secara\nmenyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi. \u201c Jadi memang ini harus kita\nlakukan penyesuaian dan kami ingin pembangunannya di Bali ini bisa di jalankan\ndengan manajemen satu kesatuan wilayah yaitu Satu Pulau Satu pola dan Satu tata\nkelola. Karena Bali ini sangat kecil 5646 km2 dengan jumlah penduduk nya cuma\n4,2 juta jiwa, Kabupaten nya cuma 8 dan 1 kota, 57 Kecamatan dan 636 desa dan\n80 Kelurahan dan kelebihnya di Bali Ada 1493 desa adat,\u201d urai Pria Kelahiran\nSembiran, Kabupaten Buleleng ini. <\/p>\n\n\n\n
Undang-undang\nuntuk Bali ini menurutnya penting untuk menata pembangunan di Bali yang\nberkaitan dengan alamnya, manusianya dan juga kebudayaannya. Karena Bali\nmemiliki kekuatan di bidang budaya, tidak memiliki kekuatan dari sumber daya\nalam seperti dengan daerah-daerah lainnya. Bali kaya dengan adat istiadatnya,\ntradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang menjadi modal dasar dari\nkehidupan masyarakat di Bali yang harus dipelihara dengan baik.<\/p>\n\n\n\n
Bali sebagai\ndestinasi wisata terbaik di dunia sangat sensitif dengan berbagai isu seperti\nsekarang ini yang tengah diganggu oleh isu virus corona sehingga mengakibatkan\njumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sudah mengalami gangguan. \u201c\nKarena itu, ke depan Kami memandang perlu untuk menata pembangunan Bali secara\nfundamental dan komprehensif, tentu harus dengan payung hukum yang memadai,\u201d\ntegasnya. <\/p>\n\n\n\n
Materi dan\nsistematika RUU Provinsi Bali terdiri dari 12 Bab dan 39 Pasal yaitu : Bab I\nKetentuan Umum; Bab II Asas Dan Tujuan; Bab III Posisi, Batas, Dan Pembagian\nWilayah; Bab IV Pola Dan Haluan Pembangunan Bali; Bab V Pendekatan Pembangunan\nBali; Bab VI Bidang Prioritas Pembangunan Bali; Bab VII Pembangunan Bali Secara\nTematik; Bab VIII Pembangunan Perekonomian Dan Industri; Bab IX Kewenangan\nPemerintahan Provinsi Bali; Bab X Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan\nPembangunan Bali; Bab XI Pendanaan, dan Bab XII Ketentuan Penutup.<\/p>\n\n\n\n
Sebenarnya RUU\nini hanya mengatur bagaimana membangun Bali dengan potensi yang dimiliki agar\nbisa dijalankan secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di\nprovinsi Bali, bukan undang-undang untuk menjadikan Bali sebagai otonomi khusus\ntapi otonomi sebagaimana yang berjalan yang telah diatur dalam Undang-undang\nNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diberikan agar daerah\nitu bisa maju dan bergerak dan memberdayakan potensi secara baik. \u201c Kita\nmempertegas undang-undang ini harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.Saya kira\nini memang sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan penyesuaiannya.\nUndang-undang ini sudah kami ajukan di Komisi II DPR RI, DPD RI, Badan\nLegislasi DPR RI, kepada Mendagri, Menkumham. Semuanya beliau setuju untuk\nmelakukan penyesuaian dan mendukung rancangan undang-undang tentang Provinsi\nBali ini,\u201d jabar pria yang juga mantan anggota DPR RI tiga periode ini. <\/p>\n\n\n\n
Rancangan\nundang-undang yang diajukan, sudah direvisi kemudian juga sudah ditindaklanjuti\ndalam raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri tanggal 26 Februari yang lalu,\nsepakat untuk membahas rancangan undang-undang mengenai penyusunan\nundang-undang Nomor 4 tahun 1958 ini agar sesuai dengan ketatanegaraan yang ada\nsekarang ini. Di Bali ada Desa Dinas juga ada Desa Adat dengan Subak. Ini perlu\ndiatur dengan peraturan daerah provinsi Bali yang disesuaikan dengan\nnilai-nilai yang ada di provinsi bali. Pola dan haluan pembangunan Bali\ndijadikan sebagai satu kesatuan agar pembangunan di Bali ini bisa\ndiselenggarakan secara berkala untuk membangun dan memberdayakan semua potensi\nyang ada di provinsi Bali. \u201c Kami mempertegas bahwa Bali memiliki kearifan\nlokal yang dinamakan dengan Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan\ndan kebahagiaan masyarakat Bali. Kearifan lokal yang kami miliki merupakan\nwarisan dari leluhur yang nilainya luar biasa dari zaman dahulu,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Kelebihan alam\nBali adalah dibangun dengan kekuatan alam Sekala-Niskala yang harus dipelihara\nagar Bali ini memiliki taksu dan agar kesucian alam Bali beserta isinya ini\ndapat dipelihara dengan baik sebagai sumberdaya kehidupan masyarakat Bali yang\nmengatur pembangunan sumber daya manusia Bali unggul sejalan dengan kebijakan\npemerintah sekarang SDM Indonesia unggul. Kemudian juga mengembangkan tata\nkehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian juga\nmengarusutamakan kebudayaan Bali, karena ini satu-satunya kekayaan yang kami\npunya, kami harus hidup dan survive dengan kebudayaan yang ada di Bali. Karena\ntidak ada sumber daya alamnya jadi satu-satunya sumber daya yang kami miliki\nadalah budaya yang harus dijaga dengan baik dan itu harus dijadikan sebagai\nkekuatan utama untuk membangun Bali dengan upaya-upaya untuk meningkatkan\nkesejahteraan masyarakat Bali.<\/p>\n\n\n\n
Mengembangkan\nsuatu tatanan baru dalam pembangunan Bali yaitu secara tematik yang meliputi\npembangunan yang berbasis pada spiritual, wilayah konservasi dan juga wilayah\npertanian. Jadi ini yang kami kembangkan sebagai basis pembangunan Bali yang\ndikembangkan secara tematik di kabupaten\/kota di Bali. Karena Bali menjadi\ndestinasi wisata dunia, kami ke depan tidak akan mengeksploitasi semua wilayah\nuntuk menjadi destinasi wisata seperti yang ada di Badung. Jadi seperti\nsekarang ini karena gangguan virus Corona goncang semua dan akibatnya terganggu\nperekonomian di Bali. \u201c Jadi kami ingin agar Bali itu dibangun dengan Satu\ntatanan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, lebih alami dengan budayanya\ntetapi bisa survive ke depan, tentu sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan\nyang ramah lingkungan. Harus ditata dalam satu kesatuan wilayah agar tidak\nterjadi ketimpangan terlalu jauh antara kabupaten yang satu dengan yang lain di\nprovinsi Bali. Rancangan undang-undang ini tentu kita harapkan bisa menjadi\npedoman di dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, juga\nrencana kerja Pembangunan Daerah serta regulasi kebijakan yang berkaitan dengan\npembangunan Bali baik di provinsi maupun kabupaten\/kota se Bali. Tentu saja kita\nmasih tetap menggunakan pedoman dari undang-undang tentang jangka panjang dan\nrencana pembangunan jangka menengah nasional,\u201d urainya lagi. <\/p>\n\n\n\n
Kemudian\npendanaan, Gubernur Koster berharap\ndengan aturan di sini, pemerintah provinsi Bali memperoleh sumber pendanaan\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang\nyakni undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Sesuai dengan potensinya diantaranya\nitu adalah dari retribusi wisatawan dan pelaku industri pariwisata dan dalam\npemajuan kebudayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga dana\ndesa adat dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.<\/p>\n\n\n\n
Semua peraturan\nperundang-undangan baik Undang-undang Nomor 4 tahun 1958, Undang-undang Nomor 6\ntahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak\nbertentangan dengan undang-undang yang kami susun ini. Kita masih\nmempertahankan undang-undang ini, hanya penyesuaian dari sisi konstitusi maupun\njuga bentuk negaranya sebagai pembentukan. Itu mungkin bisa kita pertahankan,\ntapi untuk mengisi pembangunannya dibentuk dengan undang-undang tersendiri\nsehingga dengan demikian aspek historis nya bisa kita jaga tapi dengan potensi\nyang ada di berikan ruang untuk membangun diperkuat dengan undang-undang.<\/p>\n\n\n\n
Harusnya berikan\nruang kepada semua daerah di Indonesia sesuai dengan potensinya untuk membangun\ndengan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada daerah semasih\nberlandaskan ideologi Pancasila. \u201c Saya kira, Bali, NTB, NTT masing-masing\npunya keunikan masing-masing. Punya potensi yang harus diberikan ruang dengan\nkuat agar masing-masing daerah ini bisa maju dengan potensi yang dimilikinya.\nSaya mohon dukungan dari bapak Gubernur NTB dan Gubernur NTT,\u201d harap Gubernur\nKoster<\/p>\n\n\n\n
Gubernur Nusa\nTenggara Timur Viktor Laiskodat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah\nmenyampaikan hal yang sama. \u201c Saya\nsangat mendukung berdirinya undang-undang tentang provinsi Bali. Tapi tentunya\ntidak boleh menghilangkan undang-undang yang telah ada terkait terbentuknya 3\n(tiga) provinsi. Ada sejarah terbentuknya 3 (tiga) provinsi yang harus kita\njaga agar sejarah para senior-senior yang telah bersama-sama membangun 3 (tiga)\nprovinsi,\u201d ujar Laiskodat<\/p>\n\n\n\n
Dalam semangat\ninklusif itu juga menurutnyaa apapun undang-undangnya, apapun bentuknya tetapi\ndunia akan maju dalam sebuah peradaban yang maju dengan borderless. Jangan\nsampai ada batas batas-batas administratif dan batas-batas pelayanan yang\nsangat kaku yang membuat kita sangat tidak bisa berhubungan satu sama lain. \u201c Karena\nitu dalam semangat ini Saya dengan Pak Zulkieflimansyah (Gubernur NTB) bersama\ndengan pak Wayan Koster (Gubernur Bali) sangat setuju dan mendorong percepatan\nagar bisa cepat selesai, kalau bisa dalam 3 (tiga) bulan sudah jadi\nundang-undang ini. Kami senang, tapi tolong sejarah terbentuknya tiga provinsi\nini tetap dicantumkan sebagai dasar terbentuknya undang-undang itu, urusan\nnanti didalamnya macam apa tetapi kita terikat di dalam sebuah semangat yang\ndibangun pada masa itu,\u201d pungkasnya. <\/p>\n\n\n\n
Hadir pada\nkesempatan ini, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Anggota DPR RI Dapil Bali,\nAnggota DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Pimpinan DPRD Nusa\nTenggara Barat (NTB), Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Pimpinan\nOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Bali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi tuan rumah dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi serta…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2507,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-2506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n