<\/p>\n\n\n\n
Denpasar – Unit\nPemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali secara marathon melaksanakan\nsosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ke Kabupaten\/Kota.\nKegiatan sosialisasi diawali di Kota Denpasar yang dilaksanakan di Gedung\nDharma Negara Alaya, Lumintang, Senin (2\/3). <\/p>\n\n\n\n
Sosialisasi yang\nmelibatkan bendesa adat, perbekal, pecalang dan OPD Pemkot Denpasar\nmenghadirkan beberapa pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan\nTinggi Bali, Badan Intelejen Daerah, Irwasda dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat\n(PMA) Provinsi Bali.<\/p>\n\n\n\n
Dalam arahannya,\nInspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah\nterjadinya pungli yang berdampak pada tindakan hukum. Pembentukan Saber Pungli\ndiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Saber\nPungli. \u201c Mengacu pada Perpres, ada beberapa penekanan Presiden Joko Widodo\nantara lain jangan korupsi, harus kerja keras, cepat produktif, keras, jangan\nterjebak pada rutinitas, kerja berorientasi hasil nyata,\u201d tukas Bagiada. <\/p>\n\n\n\n
Pungli dijelaskan Bagiada merusak sendi\nkehidupan berbangsa. \u201c Harus ada upaya pencegahan secara terpadu agar ada efek\njera. Oleh karena itu, seluruh komponen wajib memahami apa itu pungli. Pungli\nadalah pengenaan biaya pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dan\ntidak sesuai ketentuan,\u201d katanya. <\/p>\n\n\n\n
Pungli\ndijabarkannya adalah pungutan tanpa dasar hukum. Tiga unsur pungli yaitu\npemerasan, suap dan gratifikasi. Pungli berpotensi terjadi di ranah perijinan,\npenyaluran hibah bansos, bidang pendidikan dan pengadaan barang\/jasa. Terkait dengan dana bantuan untuk desa adat,\npenggunaannya juga harus mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam penggunaan\nAPBD.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Ketua\nPokja Yustisi UPP Saber Pungli Bali Nyoman Sucitrawan, SH.MH menyampaikan bahwa\npihaknya banyak menerima laporan terkait dudukan (pungutan) di lingkup desa\nadat terhadap krama tamiu dan tamiu yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019\nTentang Desa Adat di Bali dan turunannya Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Tentang\nTata Kelola Keuangan Desa Adat di Bali<\/p>\n\n\n\n
Meskipun sudah\nada payung hukum, ia minta desa adat agar tetap mengedepankan kehati-hatian\ndalam melakukan dudukan (pungutan) bidang kependudukan. \u201cHarus ada juklak dan\njuknis terkait dudukan terhadap krama tamiu dan tamiu, serta fasilitasi Dinas\nPMA dalam penyusunan pararem,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Menunggu juklak, juknis dan proses fasilitasi,\nia mengharapkan agar desa adat menerapkan sistem punia yang didasari keiklasan.\nTanpa juklak, juknis dan fasilitasi Dinas PMA, ia khawatir pungutan ini memicu\npersaingan antar desa adat.Pada bagian lain, desa adat juga diminta cermat dan\nhati-hati dalam pengelolaan keuangan bantuan dari APBD.<\/p>\n\n\n\n
DI sisi lain, Pembicara\ndari Pokja Pencegahan UPP Kadek Yuliana menyampaikan beberapa saran terkait\npungutan khususnya bidang kependudukan yakni perlu juklak dan juknis terkait\nPerda dan Pergub Desa Adat, khususnya terkait pungutan terhadap krama tamiu dan\ntamiu. Lalu ada Penyusunan pararem terkait pungutan krama tamiu dan tamiu perlu\ndifasilitasi oleh Dinas PMA Provinsi Bali. \u201c Sebelum ada pengaturan lebih\nteknis dan fasilitasi Dinas PMA, pungutan ditunda dulu, laksanakan sistem punia.\nPerlu ada pendampingan pengelolaan dana desa adat agar tidak terjadi persoalan\nhukum di kemudian hari.Dudukan kepada krama tamiu dan tamiu sementara dilakukan\ndalam bentuk punia, sehingga tak ada batasan nominal,\u201d jelasnya. <\/p>\n\n\n\n
Dalam diskusi\ntersebut, Bendesa Adat Denpasar Rai Sudarma tak sependapat kalau pelaksanaan\ndudukan (pungutan) ditunda sambil menunggu juklak, juknis dan fasilitasi Dinas\nPMA. Karena menurutnya pararem sudah dibuat dan disepakati oleh seluruh desa\nadat se-Kota Denpasar. Kami juga sudah membentuk tim pembina dan pengawas\npecingkreman.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Denpasar – Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali secara marathon melaksanakan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2492,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-2491","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n