Bali Jadi Tuan Rumah Workshop ASEAN, Kesejahteraan Hakim Disorot untuk Perkuat Integritas Peradilan
BADUNG, BALI – Bali kembali menjadi pusat perhatian internasional dengan menjadi lokasi penyelenggaraan The 1st Judicial Well-Being Workshop for ASEAN Judges yang digelar di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Senin (30/3). Forum ini menyoroti pentingnya kesejahteraan hakim sebagai fondasi dalam memperkuat integritas peradilan di kawasan Asia Tenggara.
Workshop yang mengusung tema “Judicial Well-Being to Strengthen Judicial Integrity” ini diikuti oleh perwakilan hakim dari berbagai negara ASEAN. Kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara Council of ASEAN Chief Justices, Mahkamah Agung Republik Indonesia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta Ministry of Justice Republic of Korea, dan berlangsung selama tiga hari hingga 1 April 2026.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Supreme Court of Singapore. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama peradilan di kawasan ASEAN, khususnya dalam membangun sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan berintegritas.
Dalam forum tersebut, isu judicial well-being atau kesejahteraan hakim menjadi fokus utama pembahasan. Konsep ini mencakup keseimbangan aspek profesional, mental, emosional, dan kelembagaan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap kualitas putusan serta integritas lembaga peradilan.
Para peserta mengemukakan bahwa hakim saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tingginya beban perkara, dinamika kasus modern, tekanan publik terhadap kualitas putusan, hingga beban psikologis akibat penanganan perkara dengan tingkat konflik tinggi dan bukti yang bersifat traumatis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan lembaga peradilan tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada ketahanan mental para hakim.
Selain itu, workshop juga mengangkat peran institusi peradilan dalam memastikan kesejahteraan hakim, termasuk melalui pengelolaan kesehatan mental dan emosional yang berdampak langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan. Praktik penerapan judicial well-being di Singapura turut dipaparkan, disertai pendekatan ilmiah dari perspektif psikologi terkait kesehatan mental dalam profesi hakim.
Isu kesetaraan gender juga menjadi perhatian dalam forum ini. Hakim perempuan dinilai menghadapi tantangan berlapis, mulai dari stereotip hingga beban peran ganda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kelembagaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perspektif gender dalam sistem peradilan.
Melalui forum ini, para hakim dari negara-negara ASEAN saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan peradilan di masing-masing negara. Dialog ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja peradilan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berintegritas.
Pada akhir kegiatan, para peserta akan merumuskan rekomendasi serta rencana aksi terkait judicial well-being yang akan menjadi bagian dari agenda bersama dalam kerangka kerja Council of ASEAN Chief Justices.
Delegasi Indonesia dalam kegiatan ini melibatkan perwakilan hakim dari seluruh badan peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI).
Workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan hakim yang pada akhirnya akan memperkuat integritas peradilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.