Sabtu, 25 Nopember 2017

Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS). Pemprov Komit Terapkan Transparansi dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru

Senin, 25 Mei 2015



Keseriusan Pemprov Bali dalam menerapkan transparansi dalam sistem penerimaan siswa baru baru tingkat SMP/SMA ditegaskan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Wayan Susila.
Wayan Susila mengungkapkan bahwa terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2015/2016, pihaknya telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan nomor 420/7236/Disdikpora mengenai hal tersebut. Dalam pedoman itu telah diatur mekanisme penerimaan peserta didik baru termasuk jadwal pendaftaran dan pengumuman peserta, dimana selanjutnya seluruh sekolah di Kab/Kota harus menyesuaikan dengan pedoman tersebut. Wayan Susila menambahkan, bagi sekolah yang menerima dana bos, pendaftaran siswa baru digratiskan sedangkan sekolah yang tidak menerima dana bos hanya memungut uang pendaftaran saja. Demikian disampaikannya saat berorasi di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang digelar Pemprov Bali pada Minggu (24/5).


Selanjutnya dijelaskan Susila, terkait dengan transparansi penerimaan peserta didik baru disampaikannya bahwa setiap sekolah diwajibkan 60% minimal penerimaan siswa baru harus berdasarkan nilai Ujian Nasional, sedangkan maksimal 20% digunakan untuk penerimaan siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik, dan 20% berikutnya digunakan untuk penerimaan siswa miskin yang dikuatkan dengan surat identitas miskin yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial serta siswa penyandang disabilitas ringan dan sedang.
Menanggapi hal tersebut, muncul imbauan dari seorang masyarakat bernama Cornelis Ratu, yang meminta proses penerimaan siswa baru melalui sistem online agar diawasi secara ketat , transparansi yang akurat. Menurutnya, dalam sistem online transparansinya masih berlangsung setengah-setengah. Karena pendaftaran siswa lewat jalur prestasi belum tercantum kriteria dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Oleh karenanya ia berharap Pemerintah mengambil langkah tegas agar sistem online ini tidak dijadikan sasaran permainan bawah tangan.

Masih seputar pendidikan, juga disampaikan oleh Ida Bagus Suarbawa, yang mengungkapkan sistem mutasi anak sekolah masih sangat sulit di Bali, terlebih jika anak sekolah tersebut berasal dari luar bali. Lebih lanjut, dalam orasinya ia juga menyororti biaya pendidikan yang dinilai mahal di Bali. Oleh karenanya ia berharap, Pemerintah dapat memberikan solusi atas permasalahan ini.

Lebih lanjut, PB3AS juga dihangatkan dengan topik-topik lain seperti Gusti Sumardayasa warga yang berasal dari Tabanan. Ia mengeluhkan banyaknya jalan yang rusak di Tabanan dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Tabanan terkait hal tersebut. Untuk itu ia meminta kepada Pemerintah Provinsi agar berkoordinasi dengan pihak Kabupaten dan segera mengambil langkah yang progresif untuk menuntaskan masalah ini. Orasi selanjutnya muncul dari Wayan Susila, yang prihatin atas nasib anak-anak terlantar di Bali yang dinilainya semakin banyak. Ia mencontohkan anak-anak terlantar yang sering berkeliaran di trotoar Jalan Sudirman Denpasar. Terkait dengan hal tersebut ia meminta agar SKPD terkait dan Komisi Perlindungan Anak di Bali ikut memperhatikan hal tersebut, agar kehidupan anak-anak yang ada di Bali menjadi lebih baik