Selasa, 22 Agustus 2017

Hasil Pendataan BPW oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Diparda Bali Siap Bina BPW yang Statusnya B

Rabu, 27 Oktober 2010



Sejumlah data dan fakta lapangan yang sangat menarik berhasil ditemukan Diparda Bali berkenaan dengan keberadaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Bali saat ini. Tim yang terdiri dari aparat Diparda dan Kantor Satpol PP Provinsi Bali ini menemukan bahwa dari 658 unit BPW yang telah memiliki izin dan terdaftar pada Diparda Provinsi Bali sejak era sebelum otonomi daerah hingga Juni 2010, setelah didata ulang sebulan penuh dari tanggal 1 – 30 Juli 2010, separo lebih masuk katagori belum jelas. Agar statusnya jelas, Kadiparda Bali Drs. Ida Bagus Kade Subhiksu, MM menyatakan siap berjibaku melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditemui di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Senin, 23 Agustus 2010 kemarin, Subhiksu mengatakan, ketentuan yang dijadikan acuan itu adalah Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW), Kepmen Parpostel Nomor KM.10/PW.102/MPPT-93 tanggal 13 Januari 1993 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata dan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
 
Dijelaskannya ada enam hal yang ditemukan Tim yang menyebabkan sebagian besar BPW lawas itu berada dalam kondisi tidak jelas seperti saat ini. Penyebab pertama, alamat tidak ditemukan. Kedua, aktivitas sudah berganti dengan usaha lain seperti apotek, salon, toko, art shop, rumah tangga dan sebagainya. Ketiga, pindah alamat akan tetapi alamat barunya tidak diketahui. Keempat, sudah ditemukan sesuai alamat dalam daftar, namun dalam keadaan kosong dalam artian tidak ada orang yang dapat dimintai keterangan. Kelima, aktivitas sudah sesuai namun belum bisa menunjukkan izin usahanya. Dan keenam, usaha telah tutup.
 
Berdasarkan temuan tersebut, Diparda Bali mengelompokkan hasil pendataan menjadi dua kelompok. Kelompok Pertama, BPW yang telah terdata namun belum jelas keberadaannya berdasarkan aspek status atau aktivitasnya. Kelompok Kedua, BPW yang telah terdata akan tetapi belum jelas keberadaannya berdasarkan aspek kepemilikan izin.
BPW yang masuk kelompok pertama adalah 91 unit BPW (13,8 persen) yang ketika didata oleh Tim ditemukan dalam keadaan tidak aktif, dan 341 unit BPW (51,8 persen) statusnya belum jelas. Sisanya, sebanyak 226 unit (34,35 persen) memiliki status yang jelas/aktif. BPW yang masuk kelompok kedua adalah 91 unit BPW (13,8 persen) yang izinnya tidak aktif dan 351 unit BPW izinnya belum jelas. Sisanya, sebanyak 216 unit (32,8 persen) sudah jelas status izinnya.
 
Sehubungan hal tersebut, Diparda Bali akan mendata kembali khusus kepada 658 pemilik atau pengelola BPW yang sudah memiliki izin dan sudah terdata pada Diparda Bali untuk menunjukkan legalitasnya (izin) kepada Diparda Bali dan mengisi formulir yang disediakan pada Kantor Diparda Bali di Jl. S. Parman, Niti Mandala, Denpasar dari tanggal 1 September s/d 15 Oktober 2010. Maksud pendataan kembali ini adalah untuk mengetahui kondisi sesungguhnya BPW-BPW yang selama ini telah terdaftar di Diparda Bali apakah sesuai temuan Tim atau berbeda. Hasil pendataan ulang akan dijadikan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BPW lebih lanjut.
“Perlu kami sampaikan, ke-658 BPW berijin yang kami data ini berada di luar wilayah Kabupaten Klungkung dan Jembrana,” tandas Subhiksu. “Dan pendataan ulang BPW lama ini menjadi fokus point kami saat ini,” imbuh mantan Kepala KPPT Provinsi Bali ini.
 

 

Lebih lanjut Ida Bagus Subhiksu mengemukakan, setelah pendataan ulang BPW lama selesai, Diparda Bali akan mengarahkan pembinaan BPW -- kini lebih dikenal dengan nama Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW) -- sesuai tugas pokok dan fungsi Diparda sebagai perpanjangan tangan Gubernur untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW). Pembinaan sekaligus dimaksudkan untuk menentukan daya dukung UJPW Bali serta menjawab keluhan pengusaha UJPW bahwa UJPW yang beroperasi terlalu banyak sehingga berdampak pada persaingan tak sehat.
Ketentuan Pasal 14 Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian UJPW dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Gubernur membentuk Tim yang dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha. Ketentuan Pasal 15 Perda ini menyebutkan, masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian UJPW berupa penyampaian laporan dan informasi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
 
UJPW, Cabang BPW dan Agen BPW yang telah terdaftar selanjutnya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus ditaati. Kewajiban UJPW adalah:
  1. memberikan perlindungan kepada wisatawan;
  2. menggunakan pramuwisata yang bersertifikasi dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata;
  3. memberikan pelayanan secara optimal;
  4. mempergunakan alat transportasi/angkutan pariwisata yang memilikitanda daftar usaha dan mempunyai kartu pengawasan;
  5. bekerjasama dengan komponen usaha jasa pariwisata yang memiliki TDU;
  6. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
  7. memelihara kebersihan dan keindahan daya tarik wisata;
  8. memenuhi atas pungutan negara dan pungutan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku;
  9. memberikan laporan kegiatan usaha kepada Gubernur melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali;
  10. mentaati nilai-nilai moral, etika dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarkat Bali;
  11. bergabung dengan salah satu wadah/asosiasi UJPW;
  12. dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada UJPW baik tenaga tetap maupun tenaga lepas dan upah (guide fee) kepada pramuwisata.
Sedangkan larangannya adalah :
  1. menggunakan tenaga kerja warga negara asing (WNA) tanpa ijin;
  2. menggunakan WNA sebagai pramuwisata;
  3. menggunakan tenaga kerja dibawah umur;
  4. memindahtangankan TDU kepada pihak lain tanpa ijin Gubernur; dan
  5. membebankan biaya perjalanan wisatawan kepada pramuwisata.
  6.  

Setiap penyelenggaraan UJPW yang beroperasi tanpa TDU, dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha. Demikian juga setiap penyelenggaraan UJPW yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang telah ditentukan Pemerintah dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan setiap UJPW dari luar daerah yang melanggar ketentuan Perda dikenakan sanksi berupa peringatan dan penghentian kegiatan.
 
Lebih lanjut Subhiksu mengemukakan, Pemerintah dapat mencabut TDU UJPW apabila UJPW yang telah memiliki ijin melakukan enam hal, yakni :
  1. pengusaha tidak meneruskan kegiatan usahanya;
  2. tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
  3. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak memberikan laporan empat kali berturut-turut;
  4. terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
  5. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Nomor 1 Tahun 2010; dan
  6. terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
  7.  


 

 

 

 

 

 

Arah Pembinaan