Minggu, 26 Maret 2017

Antisipasi Kelangkaan Bahan Pokok, Wagub Sarankan Masyarakat Kota Manfaatkan Pekarangan

Selasa, 24 Mei 2016



Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)  Provinsi terus berupaya untuk menekan inflasi di Bali diantaranya pembentukan TPID di 9 Kabupaten/Kota di Bali. TPI juga membangun program Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SiGapura) guna mengawasi harga komoditas pokok yang menyasar pasar-pasar tradisional. Selanjutnya saat diketahui harga mulai naik TPID gencar melakukan operasi pasar bekerjasama dengan Bulog yang menjual komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat melalui media cetak-maupun elektronik. Demikian disampaikan Ketua TPID Provinsi Bali Wagub Ketut Sudikerta pada acara rapat melalui video conference bersama Tim Penanganan Inflasi Pusat di ruang rapat Bank Indonesia, Senin (23/5).
Selanjutnya, Wagub Sudikerta juga menjelaskan kendala utama penanganan inflasi karena kelangkaan komoditas pokok menurutnya bisa diatasi dengan cara langsung menyasar penyebab tersebut dengan menggenjot hasil produksi pertanian daerah-daerah di Bali, sehingga kedepannya dapat mengatasi kelangkaan komoditas pokok. Sebagai program alternatif yang menurutnya juga sangat berpengaruh terhadap inflasi, wagub Sudikerta menyarankan masyarakat perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan yang dimiliki untuk menanam beberapa kebutuhan pokok. Dengan menanam sendiri, menurutnya akan mengurangi permintaan kebutuhan pokok di pasaran sehingga dapat menekan harga. Wagub Sudikerta selanjutnya juga menjelaskan peranan masing-masing stake holder guna mendukung penanganan inflasi, yang menurutnya satu sama lain harus bekerjasama dengan baik, saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan intens, serta wajib berkomitmen mendukung penanganan inflasi. Tak hanya itu, Wagub Sudikerta kala itu juga mengeluhkan tidak adanya anggaran khusus untuk TPID dari pusat guna mendukung program-program penanganan inflasi di daerah. Untuk itu, Wagub Sudikerta berharap pusat segera membahas belum rampungnya aturan yang mengatur tentang TPID sebagai kendala anggaran.
Lebih jauh, Wagub Sudikerta menjelaskan penanganan inflasi tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk kedepan secara berkesinambungan yang sudah tersusun dalam roadmap penanganan inflasi baik dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Kepala  Bank Indonesia Perwakilan Bali, Dewi Setiowati, menambahkan teknis pelaksanaan roadmap tersebut diantaranya dengan melaksanakan pemenuhan colated food dari Provinsi Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali dtambah wisatawan yang jumlahnya mencapai 15 juta jiwa. Langkah lainnya yang akan segera dilaksanakan yakni bersurat ke instansi terkait di Pusat untuk menangani kebijakan pusat seperti harga bahan bakar minyak (administrative price) terutama terhadap harga LPG yang tidak terkendali. Harga LPG tersebut menurutnya akan terhindar dari permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab apabila menerapkan segel yang bagus dari produsennya dan langsung diisikan stiker hologram. Harga inti sewa rumah menurutnya juga berpengaruh terhadap inflasi, yang menurutnya bisa diatasi dengan penurunan harga sewa/kontrak rumah, serta penyiapan shelter-shelter antar-jemput bagi tukang sehingga tidak perlu menyewa rumah dilokasi tempatnya bekerja.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Pusat, Arif hartawan selaku pimpinan rapat kala itu menyampaikan apresiasinya atas kerja keras Pemerintah Daerah di Bali melalui Tim Penanganan Inflasi Daerah (TIPD) yang sudah sangat impresif menekan laju inflasi, meski menurutnya saat ini 2 daerah di Bali yakni Singaraja dan Denpasar sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi. Rapat yang diselenggarakan menurutnya dimaksudkan guna evaluasi program roadmap penanganan inflasi di masing-masing daerah di Indonesia, yang selanjutnya dibahas ditingkat pusat untuk dicarikan solusi.