Senin, 10 September 2012

PERINGATAN HUT KE-54 PROVINSI BALI
Esensi Program Bali Mandara Melestarikan Kearifan Lokal

Peringatan hari ulang tahun bagi suatu daerah pada hakikatnya merupakan momentum untuk menilai tingkat kemajuan yang telah dicapai, sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah-daerah lainnya, serta merevitalisasi program demi pencapaian yang harus diwujudkan pada tahun-tahun mendatang.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Provinsi Bali, yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2012 lalu, telah dilaksanakan melalui apel bersama dari tingkat Provinsi sampai tingkat kecamatan, serta melalui berbagai kegiatan bersama yang bernuansa membangun semangat dan optimisme seluruh komponen masyarakat Bali untuk melanjutkan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Dalam usia 54 tahun, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat Bali tentunya telah mengalami pasang surut perkembangan, sehingga menjadi pengalaman sangat berharga untuk melanjutkan pembangunan.
Peringatan tahun ini mengambil tema “Melalui HUT ke-54 Provinsi Bali, Kita Perkokoh Kearifan Budaya Bali dalam rangka Mewujudkan Bali Mandara”. Tema ini memiliki makna strategis dan mengandung spirit bagi seluruh komponen masyarakat Bali untuk mengukuhkan kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan pembangunan. Pembangunan yang membawa modernisasi harus dikelola dengan baik, untuk dapat melestarikan kearifan lokal masyarakat Bali yang adiluhung. Bali yang maju harus dicapai dalam bingkai tradisionalitas yang lestari. Harmoni inilah yang harus diwujudkan seluruh komponen masyarakat Bali bersama Pemerintah Daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebaliknya pula, dengan landasan kearifan lokal, pembangunan daerah akan dapat dilaksanakan sesuai potensi dan kondisi masyarakat dan daerah. Seluruh pelaksana pembangunan, mulai dari Pemerintah, pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat, harus memahami kearifan lokal sebagai prasyarat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Bali Mandara yang telah menjadi pijakan pembangunan daerah Bali dalam RPJMD Provinsi Bali 2008-2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009, adalah program responsif sekaligus applicable sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Bali. Eksistensi Bali sebagai daerah dengan kearifan lokal serta kebudayaan daerah yang adiluhung harus terus dipertahankan. Dalam implementasinya, Gubernur Bali tidak serta merta dapat merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat dalam kebijakan, terutama kebijakan keuangan.
Kemajuan pembangunan daerah Bali membawa konsekuensi pada meningkatnya tantangan dan permasalahan pembangunan. Tantangan dan permasalahan tersebut, terinventarisasi pada BPMPD Provinsi Bali antara lain: (1) laju pertumbuhan ekonomi (investasi yang berkualitas/pro rakyat miskin, peningkatan ekspor, bisnis, iklim usaha yang kondusif); (2) penyediaan lapangan pekerjaan; (3) pertumbuhan penduduk Bali yang sangat tinggi; (4) masuknya penduduk luar yang mencari kerja di Bali; (5) terbatasnya jiwa kewirausahaan, daya saing, daya juang; serta (6) kurang seimbangnya pembangunan wilayah kabupaten/kota.
Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali diarahkan pada (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Sementara dalam upaya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal Bali yang juga merupakan bagian integral dari keberadaan masyarakat Bali, sejalan dengan program-program prioritas, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga berkomitmen dalam upaya-upaya penggalian, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali serta kearifan lokal yang ada, sebagai pilar pengembangan pariwisata budaya di Bali. Program-program Prioritas Bali Mandara yang responsif sebetulnya apabila dianalisis, semuanya turut melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.
Semua program Bali Mandara pada esensinya bermuatan pula melestarikan dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal. Semua program mengacu pada filosofi tri hita karana, memantapkan perilaku menyama beraya, membangun semangat sagilik-sagulung, salunglung-sabayantaka, serta berbagai nilai lokal lainnya, sebagai upaya membangun Bali yang berbudaya dan metaksu, serta sukerta sekala lan niskala.
Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan, tetapi juga memantapkan perilaku hidup menyama beraya, pasuka-dukan. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), juga diarahkan membangun semangat menyama beraya, pasuka-dukan, melestarikan pelaksanaan padewasan-wariga dalam kehidupan agraris. Bedah Rumah turut membangun perilaku menyama beraya melalui gotong royong. Bali Green Province turut membangun pola hidup masyarakat berlandaskan filosofi tri hita karana. Sementara Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) membangun semangat kebersamaan masyarakat sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka, melalui kegiatan bersama dan terpadu membangun desa. Demikian pula program-program lainnya, tentu juga mengandung nilai luhur melestarikan kearifan lokal masyarakat Bali, sehingga wajib dilaksanakan.
Pembinaan dan bantuan sosial untuk lembaga-lembaga tradisional serta berbagai bentuk program dan kegiatan terkait dengan penggalian, pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan kearifan lokal, terus ditingkatkan. Bantuan tersebut antara lain: bantuan dan pembinaan untuk desa pakraman, subak, dan subak abian yang ada di Bali, insentif untuk parajuru desa pakraman. Bantuan penguatan agama, adat dan budaya lainnya adalah berupa bantuan sosial (punia) kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
Demikian pula berbagai program pelayanan dilaksanakan lebih efisien dan efektif menyentuh kepentingan masyarakat, seperti samsat online. Sebagai daerah internasional, keamanan daerah Bali harus mendapatkan perhatian serius. Penerapan sistem keamanan berstandar internasional di seluruh wilayah Bali, merupakan salah satu prasyarat mutlak keberlanjutan berkembangnya pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pembangunan daerah Bali.

Bali Mandara dalam Kerangka Akuntabilitas
Pengelolaan keuangan daerah adalah satu parameter mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mengisyaratkan bahwa prinsip akuntabilitas belum optimal diterapkan, masih ada beberapa catatan kekurangan administratif.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang lahir dari berbagai Undang Undang terkait Pemerintahan Daerah dan Keuangan negara, wajib menjadi pedoman Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan daerah. Prinsip akuntabilitas diukur dengan ketaatan pada implementasi ketentuan tersebut. Seluruh program Bali Mandara telah dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada ketentuan tersebut, dan seluruh ketentuan pelaksanaannya.
Terkait dengan kearifan lokal, kondisi masyarakat dan daerah Bali berbeda dengan daerah lainnya di tanah air. Aspek religiusitas masyarakat serta entitas lainnya harus diakomodasi dalam pembangunan daerah. Ketentuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus mengaturnya sebagai bagian dari keberadaan masyarakat dan daerah Bali, di mana menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian. Dana hibah dan bantuan sosial, serta punia, atau komitmen lainnya, harus diatur khusus dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial harus dipahami dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, sehingga dapat menjadi landasan formal dalam penerapannya di daerah Bali.
Implementasi program-program prioritas perlu dilandasi dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang secara tegas menekankan pelestarian kearifan lokal. Simantri misalnya, perlu diatur sistem manajemen dan interaksi yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat agraris. Nilai-nilai modernisasi wajib diadopsi, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Manajemen modern diterapkan dalam mengatur interaksi penyama-berayan dan suka-duka yang tetap lestari.
Program Bali green province masih terfokus pada strategi clean and green, serta sebagian kecil green economy. Strategi green culture yang secara substansial adalah mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal pada pemeliharaan alam lingkungan Bali, perlu diatur secara khusus. Panduan dan grand design, dalam Peraturan Gubernur atau ketentuan lainnya yang mengikat masyarakat untuk melaksanakannya, mendesak untuk disusun.
Sementara program bedah rumah yang sebelumnya sempat dilaksanakan dengan sistem borongan, mengurangi penerapan semangat menyama beraya dan gotong royong dalam membangun. Tetapi dengan perubahan sistem menjadi swakelola sejak tahun 2011, pembangunan rumah dalam program ini dapat dilaksanakan secara gotong royong kembali.
Program pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional seperti desa pakraman, subak, banjar, sampai sekaa-sekaa, harus diakomodasi penanganannya dalam berbagai perangkat hukum daerah, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Program pemberdayaan melalui bantuan sosial atau hibah juga harus diarahkan melalui ketentuan yang memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, dengan tetap mengikuti arus perkembangan modernisasi.
Demikian pula pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada masyarakat/kelompok masyarakat melalui APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali sebagai wujud responsibilitas tersebut, harus dipelajari dengan seksama. Hal yang sama berlaku untuk urusan atau kewenangan lainnya, untuk mendukung sikap responsivitas yang sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh Gubernur Bali kepada masyarakatnya. Bahkan permintaan masyarakat dalam simakrama pun langsung direspon oleh Gubernur, tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui realisasi program dan pengerjaannya secara cepat di lapangan.
Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali ke-54 tahun 2012 ini, harus menjadi momentum memperteguh komitmen bersama untuk terus menekan angka kemiskinan menuju masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera dalam lingkungan kebudayaan Bali yang adiluhung, yang tetap lestari. (Xna Putra)

Help Desk

Keluhan Masyarakat

Statistik Website :